Pemerintah Dinilai Salah Tafsir soal Reforma Agraria
Hari Tani Nasional di Kota Jambi diperingati dengan unjuk rasa petani dan mahasiswa mulai dari Simpang Bank Indonesia menuju Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (27/9/2016). Petani menuntut realisasi reforma agraria yang dimulai dari peningkatan kesejahteraan kaum tani melalui redistribusi tanah, pemenuhan hak atas sarana produksi dan sarana pertanian, pembentukan institusi produksi, hingga jaminan pasar dan harga bagi petani.
JAKARTA, KOMPAS — Organisasi masyarakat sipil menilai pemerintah salah tafsir terkait pelaksanaan reforma agraria. Upaya pemerintah membagikan sertifikat tanah ke masyarakat belum menyentuh tujuan utama reforma agraria sehingga perlu dievaluasi agar tujuan kebijakan itu bisa tercapai.
Tenaga Ahli Utama Bidang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Kantor Staf Presiden, Usep Setiawan, Selasa (5/3/2019) di Jakarta, menyangkal penilaian tersebut. Namun, ia juga mengatakan, masyarakat berhak menilai kemajuan program reforma agraria. Kritik dan masukan organisasi masyarakat sipil diperlukan pemerintah.