Indonesia Perlu Kerja Keras Naikkan Nilai Indeks Penegakan Hukum
Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Untuk Keadilan membawa poster saat berunjukrasa di depan Gedung DPRD Malang, Jawa Timur, Jumat (25/1/2019). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut kembali remisi untuk I Nyoman Susrama yang merupakan terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali Prabangsa, karena dinilai merupakan kemunduran bagi penegakan hukum dan kemerdekaan pers di Indonesia.
JAKARTA, KOMPAS – Indonesia menghadapi tantangan di tengah tren global melemahnya supremasi hukum dan bangkitnya otoritarianisme akhir-akhir ini. Kerja keras diperlukan untuk memperbaiki kinerja penegakan hukum yang cenderung berjalan di tempat, terutama untuk menurunkan angka korupsi serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, bersih, imparsial, dan mampu memunculkan efek jera.
Indeks Penegakan Hukum (Rule of Law Index) 2019 yang dirilis World Justice Project (WJP) di Amerika Serikat, pada Kamis (28/2/2019) malam waktu Indonesia bagian barat, menunjukkan Indonesia mengalami stagnasi performa penegakan hukum selama lima tahun terakhir. Sejak 2014, skor Indonesia tidak meningkat, yaitu di angka 0,52. Dengan skala 0-1, semakin besar nilai indeks, semakin baik kondisi penegakan hukumnya.