Ombudsman : Pintu Masuk TNI ke Wilayah Sipil Tertutup Rapat

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo bersama Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, mantan Kapolri, mantan Panglima TNI, dan perwira tinggi TNI dan Polri foto bersama di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Ombudsman RI menilai wacana pemerintah membuka penempatan baru untuk anggota Tentara Nasional Indonesia aktif di jabatan sipil berpotensi maladministrasi. Dalam penilaian Ombudsman, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor Nomor 34 Tahun 2014 tentang TNI dan Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pintu masuk prajurit TNI ke wilayah sipil telah tertutup rapat.

Jika pemerintah bersikeras menempatkan perwira tinggi TNI tanpa jabatan di posisi-posisi sipil, maka harus ada aturan yang diubah atau direvisi.