Ukuran Kompetensi Sesuai Aturan Nasional

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kompetensi organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat diperhitungkan sesuai aturan nasional. Perhitungan kompetensi ini dilakukan sebelum mereka menerima dana swakelola dari DKI Jakarta.

Pemprov DKI juga memastikan, tenaga ahli akan disediakan untuk mendampingi masyarakat. Seluruh parameter kompetensi ini diatur sesuai dengan peraturan nasional.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tandatangani Raperda Perubahan APBD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/9/2018).