Pengukuran Kompetensi Kelompok Masyarakat Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Pengukuran kompetensi dan kemampuan teknis kelompok masyarakat dalam mengelola dana swakelola dipertanyakan sejumlah pihak. Sejauh ini, belum ada parameter untuk menentukan ukuran kemampuan teknis tersebut. Kemampuan teknis ini dinilai penting agar pengelolaan anggaran sesuai dengan tujuan.

Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 8 Tahun 2018, pengalaman atau kemampuan teknis menjadi syarat bagi organisasi dan juga kelompok masyarakat pengelola dana. Namun, peraturan itu belum merinci parameter untuk mengukur pengalaman atau kemampuan teknis yang dimaksud.

Kompetensi organisasi masyarakat (ormas) dan kelompok masyarakat sebagai pengelola anggaran pembangunan salah satunya dipertanyakan Ketua Fraksi Nasional Demokrat DPRD DKI Jakarta Bestari Barus.