Kualitas Pelayanan Publik Perlu Ditingkatkan

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie (tengah baju putih) mendengarkan pemaparan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon Tito Andrianto (tengah pakaian biru) terkait pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon, Jawa Barat, Rabu (30/1/2019). Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2018. Tahun ini, kantor tersebut mengejar Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

JAKARTA, KOMPAS — Penurunan indeks reformasi birokrasi mayoritas disebabkan kualitas pelayanan publik yang cenderung buruk. Untuk itu, perbaikan sarana/prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam upaya menggenjot indeks tersebut.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, perbaikan sarana/prasarana dan optimalisasi kualitas SDM penting karena hasilnya langsung dirasakan publik. Hal itu bisa dimulai dengan pengusulan zona integritas.