Demokrasi
Parpol dan Wajah Buram Politik Indonesia
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F20190115_AKSI-AKTIVIS-LINGKUNGAN_C_web_1547533707.jpg)
Para aktivis yabg tegabung dalam Koalisi #BersihkanIndonesia melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (15/1/2019). Mereka menyerukan para calon presiden yang akan maju pada pemilu mendatang mengakhiri praktik korupsi politik di bisnis batu bara. Aksi diikuti puluhan aktivis dan dijaga aparat kepolisian.
Jelang Pemilu 2019, polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat semakin kentara. Relasi sosial menjadi memanas akibat perbedaan pilihan calon presiden. Di sisi lain, korupsi yang dilakukan kepala daerah hasil pemilu (elected officials) terus terjadi. Para bekas koruptor juga kembali mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi wakil rakyat. Benarkah politik Indonesia berada di titik nadir?
Kepercayaan publik terhadap pejabat publik ada di tingkat yang rendah. Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas, 5-6 Desember 2018, melibatkan 646 responden di 16 kota besar di Indonesia, hanya 46 persen responden menyatakan masih percaya kepada lembaga legislatif. Di sisi lain, mayoritas responden juga menyatakan ketidakpercayaan terhadap parpol dan tokoh-tokohnya. Salah satu penyebabnya ialah kasus korupsi.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi di halaman 3 dengan judul "Parpol dan Wajah Buram Politik".
Baca Epaper Kompas