Pemerintah Siapkan Pedoman Pemecatan Aparatur

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Aparatur sipil negara (ASN) yang akan segera pensiun dan yang sudah pensiun tertawa lepas saat komedian Cak Lontong dan Nur Akbar menghibur mereka dalam acara Program Wirausaha ASN dan Pensiunan di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (16/1/2019). Kegiatan ini sebagai ajang untuk menyiapkan ASN agar bisa berwirausaha setelah pensiun serta menampilkan juga produk-produk yang dihasilkan pensiunan ASN. Kegiatan ini dihadiri Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS — Pemecatan terhadap 2.357 aparatur sipil negara terpidana korupsi berjalan lambat karena keengganan pejabat pembina kepegawaian mengeluarkan surat pemberhentian. Agar tak berlarut-larut, pemerintah mengeluarkan pedoman teknis pemecatan aparatur bermasalah itu. Rumusan pedoman ini ditargetkan selesai Maret mendatang.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan, di Jakarta, Rabu (30/1/2019), mengatakan, keraguan pejabat pembina kepegawaian (PPK) mengeluarkan surat pemberhentian disebabkan batas vonis aparatur sipil negara (ASN) terpidana korupsi yang ditetapkan pengadilan sudah lewat.