Sinergitas Diperlukan Atasi di Daerah

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sejumlah tokoh dan akademisi memberi dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca teror bom molotov yang di tujukan di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. Usai bertemu dengan pimpinan KPK mereka mengadakan konperensi pers, Hadir dalam konperensi pers (dari kiri ke kanan) Direktur Eksekutif Indonesia Institute Vita Diani, HS Dillon, anatan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Mayling Oey dan manatan penasehat KPK Zainal Abidin.

JAKARTA, KOMPAS – Sinergitas penegak hukum diperlukan untuk menuntaskan kasus korupsi di daerah. Dalam tiga tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi banyak menangkap kepala daerah yang terjerat korupsi, sementara pada saat yang sama keterbatasan sumber daya di KPK juga menuntut lembaga itu untuk fokus menyelesaikan kasus-kasus besar berskala nasional.

Mantan pimpinan KPK yang juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji, Kamis (24/1/2109) di Jakarta mengatakan, banyaknya korupsi di daerah dipicu oleh perubahan sistem ketatanegaraan terkait otonomi daerah, yang membuat desentralisasi korupsi juga terjadi. Bahkan, korupsi di daerah itu semakin meluas, dan merambah lebih banyak daerah di Tanah Air.