Asosiasi Berharap Implementasi Pajak E-Dagang Ditunda
JAKARTA, KOMPAS - Asosiasi E-Commerce Indonesia berharap pemerintah menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik dari tanggal seharusnya 1 April 2019 menjadi setahun mendatang. Asosiasi menilai, edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada penyedia platform laman pemasaran beserta mitra pedagang mereka butuh waktu lama.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F20190114_112118_1547452751.jpg){kind=logo}
ketua bidang ekonomi digital Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga (pria paling kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai konferensi pers PMK Nomor 210 Tahun 2018, Senin (14/1/2019), di Jakarta.
"Pada umumnya mitra pedagang penyedia platform laman pemasaran adalah pelaku UMKM. Rata-rata setiap platform memiliki jumlah mitra empat hingga lima juta pelaku dan separo di antaranya belum paham perpajakan," ujar ketua bidang ekonomi digital Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga yang ditemui usai konferensi pers, Senin (14/1/2019), di Jakarta.