Program Hukum dan HAM Belum Menjadi Prioritas
Dari kanan ke kiri: Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia Erwin Natosmal Oemar; Direktur Hukum Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma\'ruf Amin, Ade Irwan Pulungan; anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Habiburokhman; serta Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi saat diskusi membedah program hukum, hak asasi manusia, dan antikorupsi capres 2019-2024 di Jakarta Pusat, Minggu (13/1/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Program hukum yang ditawarkan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dinilai belum cukup tajam menjawab kebutuhan masyarakat. Kedua pasangan calon memilih bermain di wilayah aman dengan menawarkan program yang keberhasilannya tidak dapat diukur dengan indikator yang pasti.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia Erwin Natosmal Oemar di Jakarta, Minggu (13/1/2019), menilai, kedua pasangan calon (paslon), yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, tidak serius menawarkan program hukum yang berdampak nyata mengatasi masalah hukum yang terjadi di Indonesia.