Buka Aktivitas Politik Pengusaha

KOMPAS/PRIYOMBODO

Suasana rapat Paripurna DPR saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporannya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2018). Rapat Paripurna tersebut mengesahkan rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 menjadi undang-undang. (Ilustrasi)

Pengawasan terhadap kegiatan politisi pengusaha perlu lebih diperketat. Hal ini penting untuk memastikan para wakil rakyat betul-betul bekerja untuk rakyat.

JAKARTA, KOMPAS - Batas antara dunia usaha dan politik kian melebur dengan semakin eratnya relasi politisi-pengusaha serta banyaknya pengusaha yang terjun ke politik. Regulasi yang mewajibkan pengungkapan dan kontrol terhadap aktivitas politik pengusaha menjadi penting. Pengawasan perlu didorong untuk mengurangi potensi korupsi dan konflik kepentingan yang menafikan kepentingan publik.