Perubahan Sistem Dibutuhkan

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengadakan konperensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/10/18). Isi dari konpers menjelaskan bahwa KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka.Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

JAKARTA, KOMPAS Dugaan penerimaa imbalan oleh Wakil Ketua DPR dari Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan kembali menunjukkan masih mudahnya wakil rakyat memanipulasi anggaran demi kepentingannya. Agar tidak terulang, kasus Taufik harus dijadikan momentum untuk mendorong perubahan sistem penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

“Sudah saatnya ke depan, DPR mempertimbangkan e-budgeting atau sistem lain yang membuat pembahasan APBN lebih transparan, sehingga publik bisa ikut mengawasi,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani, di Jakarta, Rabu (31/10/2018).