Momentum Perbaiki Pelayanan Publik
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F2018_1019_11245600_1539940000.jpg){kind=logo}
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soni Sumarsono menginspeksi mendadak aktivitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Jumat (19/10/2018).
BEKASI, KOMPAS – Penangkapan lima pejabat Kabupaten Bekasi karena terlibat kasus korupsi menjadi pelajaran untuk memperbaiki kerja aparatur sipil negara. Pelayanan perlu dibuat lebih transparan dengan mengoptimalkan teknologi informasi.
Lima pejabat Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai tersangka suap perizinan proyek pembangunan Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jamaludin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi.