Komunikasi Pemerintah dan Warga Mendesak Dilakukan
JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan dinas terkait untuk membahas perdebatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hal ini penting dilakukan agar pembangunan bisa berjalan tanpa menimbulkan efek negatif yang mengancam ekosistem orangutan Tapanuli dan kehidupan masyarakat.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut Dana Prima Tarigan di Jakarta, Kamis (20/9/2018), mengatakan, pembangunan PLTA Batang Toru mengancam habitat orangutan Tapanuli, kera besar yang hanya ada di Tapanuli dengan jumlah sekitar 800 ekor. Pembangunan akses sepanjang sekitar 20 kilometer dinilai membuat habitat orangutan terbagi dua. Kondisi ini dikhawatirkan membuat mobilitas orangutan terhambat sehingga bisa berakibat kepunahan.