Tantangan Konsesi Restorasi Ekosistem Biaya Tinggi dan Perambahan

KOMPAS/BRIGITTA ISWORO LAKSMI

Aidil Fikri dari Hutan Kita Institute (paling kiri); Direktur Forest Protection and Prevention at Ministry of Environment and Forestry Sustyo Iriyono (kedua dari kiri); Ibu Teguh, warga Batin Sembilan (kedua dari kanan); dan Ketua Pokja KRE Syamsul Budiman (paling kanan)

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diharapkan bisa menunjukkan tanggung jawab lebih besar, terutama dalam pembiayaan restorasi ekosistem. Selama ini pengusaha pemegang konsesi selain menanggung biaya operasional juga menanggung biaya patroli yang dilakukan kepolisian dan pihak militer serta beragam pajak.

Hal itu diungkapkan Duta Besar Denmark Rasmus Abilgaard Kristensen di sela-sela seminar ”Addressing Encroachment: Lessons Learned from Ecosystem Restoration Concessions in Indonesia”, Kamis (13/09/2018) di Jakarta. Seminar tersebut digelar terkait berakhirnya pendanaan Danish International Development Assistance (Danida) program restorasi ekosistem Hutan Harapan pada akhir tahun ini.