Komitmen Parpol Diuji
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2F483962_getattachment42a9760c-a953-4a5c-8afb-3e1d24198dc6475347.jpg){kind=logo}
Duduk dari kiri, Ketua Umum Partai solidaritas Indonesia Grace Natalie, Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto saat menjadi panelis untuk menguji salah satu bakal calon legislatif PSI di Kantor DPP PSI di Jakarta, Sabtu (4/11). Total sebanyak 200an bakal caleg PSI akan menjalani uji kelakan. Proses baru ini untuk mencari bakal caleg yang anti korupsi dan anti intoleransi.Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)04-11-2017
Etika dan moralitas parpol diuji dalam melihat putusan MA yang tak melarang bekas napi perkara korupsi menjadi caleg. Sesuatu yang dimungkinan oleh hukum, belum tentu tepat secara etis.
Jakarta, Kompas - Putusan Mahkamah Agung yang membuka ruang bagi bekas narapidana perkara korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif di Pemilu 2019 perlu dihormati. Namun ada etika dan moral yang posisinya di atas hukum, yang juga mesti diperhatikan dalam persoalan ini.