Agama Faktor Penentu Merawat Perdamaian
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2Fkompas_tark_27805667_10_0.jpeg){kind=logo}
Anak-anak dari komunitas Kristen dan Islam bernyanyi dalam acara Natal bersama yang digelar Ambon Sailing Community dan Pemuda Negeri Amahusu di Negeri (Desa) Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, Jumat (16/12). Kegiatan itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa persaudaaran bagi anak-anak di daerah yang pernah dilanda konflik sosial bernuansa agama itu.Kompas/Fransiskus Pati Herin (FRN)16-12-2016
JAKARTA, KOMPAS- Konflik di Maluku dan Maluku Utara menjadi salah satu pengalaman pahit kelam bangsa Indonesia akibat agama dijadikan kambing hitam penyebab konflik. Padahal, konflik yang terjadi bukan disebabkan oleh faktor agama melainkan dipicu ketidakadilan pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi dan politik bagi rakyat di kedua provinsi tersebut.
Oleh karena itu, saat berbicara di Sarasehan Nasional ”Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai Maluku untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur” di Jakarta, Selasa (10/7/2018), Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah perlu lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat, jangan sampai adanya kesenjangan antara daerah agar daerah tak mudah digoyahkan isu-isu sensitif, termasuk soal agama. ”Ketika agama dijadikan pemacunya, cepat sekali konflik itu meluas. Padahal, penyebabnya bukan agama, cuma agama dibawa ke konflik. Dan, agama tak pernah mengajarkan perpecahan, melainkan perdamaian,” tutur Kalla.