Pemenuhan HAM Perempuan Korban Konflik Belum Optimal

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Komisioner Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah menyampaikan Laporan Kajian Perkembangan Kebijakan Penyikapan Konflik Selama 20 Tahun Reformasi untuk Pemajuan dan Pemenuhan HAM Perempuan serta Pembangunan Perdamaian di Indonesia yang diluncurkan Komnas Perempuan, Rabu (23/5/2018), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai konflik yang terjadi di Tanah Air menempatkan posisi perempuan yang sangat rentan sebagai korban kekerasan. Selama dua puluh tahun reformasi, selain masih ada sejumlah kebijakan yang menghambat penyelesaian konflik, cara pemerintah menyikapi dan menyelesaikan konflik juga belum memberikan manfaat yang optimal untuk pemenuhan hak asasi manusia perempuan yang menjadi korban konflik.

Hal ini terungkap dalam Laporan Kajian Perkembangan Kebijakan Penyikapan Konflik Selama 20 Tahun Reformasi untuk Pemajuan dan Pemenuhan HAM Perempuan serta Pembangunan Perdamaian di Indonesia yang diluncurkan Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Rabu (23/5/2018), di Jakarta.