Korporasi Belum Mampu Berikan Perlindungan HAM
Warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng kembali mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang, Senin (19/12/2016). Mereka ingin menemui Gubernur Ganjar Pranowo mengenai soal izin lingkungan pendirian pabrik semen di Rembang. Warga yang terdampak ini khawatir terjadinya kerusakan lingkungan yang berakibat pada kehidupan jangka panjang mereka.
JAKARTA, KOMPAS — Korporasi terbukti belum mampu memberikan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan pemerintah belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak dari dunia usaha.
Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2016, korporasi berada pada urutan kedua pihak yang paling banyak diadukan dengan jumlah 1.030. Pada urutan pertama terdapat kepolisian dan ketiga ada pemerintah daerah.