Ulama PPP Perlu Rumuskan Pemilu Beradab

KOMPAS/WINARTO HERUSANSONO

Musyawarah Nasional Alim Ulama PPP, 13-15 April 2018, yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/4/2018).

SEMARANG, KOMPAS — Kalangan ulama Partai Persatuan Pembangunan  diharapkan mampu merumuskan dua hal penting yang lahir dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama se-Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pertama, bagaimana hukum Islam menghadapi konstelasi politik yang diwarnai perilaku negatif memenangi pemilihan umum. Kedua, merumuskan kriteria pemimpin di daerah majemuk untuk kepentingan pemilu legislatif, kepala daerah, dan presiden.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP Romahurmuziy menegaskan, pada Munas PPP I, partai berlambang Ka’bah tersebut jelas mendukung kepemimimpinan Presiden Joko Widodo. Untuk Munas II ini, didukung oleh kalangan ulama, PPP ingin merumuskan secara tegas kriteria dan prasyarat kepemimpinan di masa mendatang.