Ombudsman Temukan Potensi Pungli
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Adrianus Eliasta Meliala, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018) pagi. Ombudsman RI menemukan adanya potensi mala-administrasi dalam bentuk pungutan liar pada sentra pelayanan kepolisian terpadu di wilayah Polda Metro Jaya.
JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman Republik Indonesia menemukan potensi pelanggaran administrasi dalam pelayanan masyarakat di sejumlah kantor polisi di wilayah Kepolisian Daerah Metro Jaya. Potensi mala-administrasi ini terdapat dalam bentuk pungutan liar. Hal ini disebabkan tidak adanya standar layanan yang jelas.
Dalam investigasi yang dilakukan pada April 2017-April 2018, Ombudsman RI menemukan, potensi mala-administrasi sering terjadi pada aspek biaya pengurusan surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK) di sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT).