Iklan
Biaya Besar Bukan Alasan untuk Kembali ke Pilkada Tak Langsung
Persiapan pilkada
JAKARTA, KOMPAS — Wacana pemerintah mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung ke tidak langsung karena alasan biaya dianggap kurang bijak. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam menjaga demokrasi di Indonesia.
Jumat (6/4/2018), Ketua DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo menyampaikan wacana evaluasi sistem pilkada secara langsung pada rapat pimpinan DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Jakarta. Menurut Bambang, pilkada secara langsung membuat biaya politik amat tinggi sehingga banyak kepala/wakil kepala daerah terjerat korupsi.