Sertifikasi Cegah Konflik
Presiden Joko Widodo berpidato di depan 3.620 penerima sertifikat hak milik (SHM) tanah di Gelanggang Olah Raga Rudy Resnawan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/3). Presiden menegaskan bahwa sertifikasi tanah rakyat adalah program nyata untuk mencegah konflik tenurial.
BANJARBARU, KOMPAS- Presiden Joko Widodo mengakui masih ada ketimpangan dalam penguasaan lahan di Indonesia. Namun, distribusi lahan yang memicu ketimpangan tersebut terjadi pada era-era sebelumnya.
Hal ini yang membuat Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil mempercepat sertifikasi lahan rakyat. Sertifikasi lahan rakyat menjadi prioritas Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menjamin legalitas aset masyarakat sehingga mencegah terjadi konflik tenurial.