Petisi untuk Bendung RUU HP

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Sejumlah pakar hukum yang menjadi anggota Panitia Kerja  RUU HP raJAKARTA, KOMPAS --   Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dehgan mendengarkan suara kalangan perempuan, anak, masyarakat adat,  dan kelompok marginal.

Penundaan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-HP) sangat penting karena dalam RUU tersebut masih terdapat sejumlah pasal yang  berpotensi mengkriminalisasi perempuan, anak, masyarakat adat, dan kelompok marginal.

Permintaan penundaan pengesahan RUU-HP disampaikan  dalam bentuk petisi yang ditandatangani  oleh pimpinan organisasi perempuan dan anak maupun individu dari berbagai organisasi masyarakat sipil.