Kendali Biaya JKN Harus Dipertegas
BPJS Kesehatan Menyasar Penambahan PesertaPelayanan BPJS Kesehatan di kantor pelayanan di kawasan Sunan Giri, Jakarta, Jumat (2/3). BPJS Kesehatan masih akan menyasar 68 juta peserta tambahan untuk mencapai target sambut Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Upaya perluasan ini diharapkan dibarengi dengan ketaatan pembayaran iuran oleh para peserta.Kompas/Riza Fathoni
JAKARTA, KOMPAS - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan badan penyelenggara tersebut perlu mengendalikan biaya kesehatan lebih tegas. Hal itu bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Upaya ini juga perlu diiringi dengan peningkatan pendapatan.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, menyatakan, kendali biaya di rumah sakit akan berdampak signfikan terhadap kemampuan pembiayaan BPJS Kesehatan dalam program JKN. Per November 2017, misalnya, 10 kode Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) tertinggi untuk rawat inap tingkat lanjut ditempati oleh tindakan operasi sesar (sectio caesaria) yang dari sisi nominal mencapai triliunan. “Apakah betul persalinan yang harus dilakukan dengan operasi segitu banyak,” ujarnya di Jakarta, Senin (19/3).