Masyarakat Sipil Minta Penundaan Pengesahan RUU Hukum Pidana

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Sejumlah pakar hukum yang menjadi anggota Panitia Kerja (panja) RUU KUHP dari Pemerintah mengikuti Rapat Panja RUU KUHP Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (16/1/2017). Rapat ini membahas detail satu persatu pasal dalam RUU KUHP.Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)

JAKARTA, KOMPAS--Organisasi perempuan dan sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat agar menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana jadi undang-undang. Hal itu karena sejumlah pasal dalam rancangan undang undang tersebut merugikan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainNYA.

Seruan itu disampaikan  Masyarakat Sipil Peduli Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-HP), dalam petisi yang ditandatangani sejak Jumat (16/3), seusai  seminar dan lokakarya “Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana Melalui RUU-HP Berkeadilan, Demokratis, dan Responsif, pada Perkembangan Tindak Pidana”.