Pengelolaan Anggaran Olahraga Membuka Celah Penyelewengan Baru
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F502676_getattachment5e2c8d5b-7b6f-4cc5-ae2f-2754c6a5e567494060.jpg){kind=logo}
Media sosialisasi perhelatan Asian Games Jakarta-Palembang 2018 menghiasi halaman Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fatahillah di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Kamis (11/1). Hingga saat ini belum semua cabang menandatangani nota kesepahaman bantuan dana pemerintah untuk peningkatan prestasi olahraga nasional. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada prestasi atlet di Asian Games 2018 yang waktu persiapannya kian sempit.
JAKARTA, KOMPAS — Penerapan pola baru dalam pengelolaan anggaran olahraga dinilai membuka celah penyalahgunaan anggaran. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyerahkan hak pengelolaan secara penuh kepada induk cabang. Sementara induk cabang belum memiliki pengalaman mengelola uang negara.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, seluruh pembiayaan terkait peningkatan prestasi olahraga diberikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kepada induk cabang. Induk cabang bertanggung jawab atas seluruh penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawabannya.