Iklan
Kritik Jangan Berujung Pemidanaan
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2F20171105NSA02.jpg){kind=logo}
Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers Nawawi Bahrudin (kedua dari kiri) memberikan keterangan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Anti Defamasi, di Jakarta, Minggu (5/11). Mereka mendesak Ketua DPR Setya Novanto mencabut laporannya terhadap 68 pemilik akun media sosial yang diduga melakukan pencemaran nama baik.
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto seyogianya mengedepankan upaya persuasif menghadapi dugaan pencemaran nama baik. Penyebaran satire dalam bentuk meme di media sosial tentang pejabat publik merupakan kritik, bukan pencemaran nama baik. Langkah Novanto melaporkan 68 pemilik akun media sosial adalah kemunduran demokrasi.