Jajak Pendapat Litbang ”Kompas”: Resistensi Publik terhadap Tapera Terbilang Tinggi

Respons negatif masyarakat terhadap kebijakan Tapera terlihat dari hasil jajak pendapat Litbang ”Kompas”.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana saat massa buruh dari berbagai elemen serikat buruh melakukan demonstrasi menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Keberlanjutan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera kini tengah simpang siur setelah muncul pernyataan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat soal kemungkinan penundaan pelaksanaannya. Tingginya resistensi publik menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali rencana program ini. Respons negatif masyarakat terhadap kebijakan Tapera itu terlihat dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas.

Sinyal penolakan dari masyarakat itu ditanggapi oleh Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus selaku Ketua Komite Tapera. ”Menurut saya pribadi, kalau ini memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Hal yang disampaikan oleh Basuki tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa pemberlakuan kebijakan tersebut akan dikaji ulang.