logo Kompas.id
β€Ί
Risetβ€ΊKinerja Bidang Hukum Dinilai...
Iklan

Kinerja Bidang Hukum Dinilai Melemah

Kinerja pemerintah dalam bidang hukum terpantau cenderung melemah. Suap dan jual beli kasus serta pemberantasan korupsi menjadi problem yang membebani kinerja pemerintah di bidang hukum.

Oleh
Rangga Eka Sakti dan Toto Suryaningtyas
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/sWakAcqwJW_K6jWbtCdAj7VzdJQ=/1024x552/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2Fddef591e-9785-4872-923b-0dff50e95557_jpg.jpg
Kompas/Hendra A Setyawan

Polemik di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemecatan 75 pegawai KPK menimbulkan reaksi di masyarakat yang diekspresikan melalui poster, seperti terlihat di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Kinerja pemerintah dalam bidang hukum terpantau cenderung melemah selama April hingga Oktober tahun ini. Persoalan laten dalam bidang hukum, seperti suap dan jual beli kasus ataupun isu terkini, seperti pemberantasan korupsi, dinilai publik belum membaik.

Penurunan apresiasi publik terhadap kinerja bidang hukum tecermin dari hasil Survei Nasional Kompas pada Oktober 2021. Dalam survei terbaru ini, apresiasi masyarakat terhadap kerja-kerja pemerintah di bidang hukum turun di angka 60,6 persen dari survei sebelumnya (April 2021) setinggi 65,6 persen.

Editor:
yohanwahyu
Bagikan