logo Kompas.id
β€Ί
Risetβ€ΊMenyoal Jabatan Politis...
Iklan

Menyoal Jabatan Politis Komisaris BUMN

Nuansa politis dalam penunjukan komisaris memperjelas anggapan banyak pihak bahwa tata kelola perusahaan negara masih tak lepas dari unsur politik.

Oleh
Eren Marsyukrilla
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/4RktAxiR6Rasj571ijqh1Y52W10=/1024x739/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2F419480_getattachment334bfaa5-d425-4a02-8307-9cac928b4b61410867-e1570502669157.jpg
KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Warga melintas di sekitar mural yang menggambarkan tentang orang yang berebut kekuasaan di pagar tembok di Penjaringan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Polemik pengangkatan jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berulang. Nuansa politis dalam penunjukan komisaris memperjelas anggapan banyak pihak bahwa tata kelola perusahaan negara masih tak lepas dari unsur politik.

Anggapan itu semakin menguat dengan berita termutakhir pengangkatan Izedrik Emir Moeis sebagai komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Editor:
yohanwahyu
Bagikan