Malaadministrasi dalam Tes Wawasan Kebangsaan

Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan ada malaadministrasi pada pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Peran Presiden Joko Widodo diperlukan untuk memperjelas status 75 pegawai KPK.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Salah satu poster yang dibawa pengunjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa IPB University di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan dan gugatan mereka terhadap pelemahan KPK, seperti dengan adanya tes wawasan kebangsaan sebagai syarat pengangkatan pegawai KPK menjadi pegawai negeri sipil. Mereka menilai pelemahan KPK yang bermula dari revisi UU KPK hanya akan membuat upaya pemberantasan korupsi semakin melemah. Aksi ini mendapat pengamanan ketat petugas kepolisian.

Hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan adanya malaadministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara. Temuan ini menjadi babak baru polemik nasib pegawai lembaga antirasuah ini setelah mereka gagal melalui tes yang penuh dengan polemik tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, malaadministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut.