Menggugat Manfaat Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja di masa pandemi Covid-19 menimbulkan polemik di masyarakat. Dua persoalan yang mengemuka adalah transparansi pengadaan dan efektivitas program berkaitan dengan momentum peluncurannya.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Calon penerima mengakses situs Prakerja.go.id untuk mendaftar program Kartu Prakerja di Posko Layanan Pendampingan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Dengan Kartu Prakerja, peserta akan mendapat pelatihan dan manfaat sebesar RP 3.550.000 per orang selama empat bulan.

Ada idiom yang mengatakan bahwa lebih baik memberikan alat pancing daripada memberikan ikan. Konsep inilah yang kiranya ingin diwujudkan pemerintah melalui program Kartu Prakerja. Keputusan ini diambil alih-alih memberikan bantuan sosial atau uang tunai yang dapat disalahgunakan atau habis digunakan dalam waktu singkat.

Meski demikian, sejak munculnya program ini, datang pula polemik terkait pemilihan tender yang disinyalir tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Masalahnya, perencanaan pemilihan tender atau aplikator penyedia pelatihan sudah dicanangkan pada 2019 lalu dan saat itu Covid-19 belum menjadi pandemi di Indonesia. Berdasarkan rencana tersebut, program ini diharapkan akan mulai berjalan pada Januari 2020.