Iklan
Pemerintah Pusat Tidak Boleh Lepas Tangan
Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Cahyo Pamungkas di Jakarta, Rabu (17/1).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat didorong untuk terus mendampingi pemerintah daerah di Papua dalam mengelola pemerintahan meski sudah berstatus otonomi khusus. Minimnya pengetahuan tata kelola pemerintahan membuka peluang penyelewengan dana otonomi khusus.
Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pegetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, di Jakarta, Rabu (17/1), mengatakan, pemerintah pusat belum mendampingi pemerintah daerah di Papua sejak daerah itu berstatus sebagai daerah otonomi khusus (otsus) pada 2003. Pengawasan penggunaan dana otsus pun belum optimal.