Masyarakat Menanti Langkah Tegas Presiden
Diskusi bertajuk ”Masyarakat Sipil Kawal KPK” digelar di Jakarta, Minggu (10/9). Diskusi dipandu Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti (kelima kiri). Hadir sebagai pembicara, (dari kiri ke kanan) Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Muhammad Isnur, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting, peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, dan politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.
JAKARTA, KOMPAS — Kegiatan dan wacana rekomendasi Panitia Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya mengancam keberlangsungan lembaga antirasuah, tetapi juga gerakan pemberantasan korupsi. Langkah tegas Presiden dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.
Panitia Angket DPR pada KPK terbentuk sejak Mei 2017 dan menimbulkan banyak polemik.