Hindari Intervensi, Senior Golkar Usul Libatkan KPK untuk Pemilihan Ketum Partai Golkar

Dibutuhkan kandidat pengganti Airlangga yang benar-benar bersih sehingga ke depan politisasi hukum tak terulang lagi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pelaksana Tugas Ketua Umun Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan keterangan pers seusai mengikuti rapat pleno pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Dugaan intervensi penguasa dalam pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar turut diendus oleh politisi senior partai berlambang beringin itu. Agar intervensi tak terjadi pada pemilihan ketua umum Partai Golkar, dibutuhkan upaya untuk menjaring calon pemimpin yang bebas dari kasus hukum sehingga skenario politisasi hukum tak lagi terjadi. Hal itu salah satunya bisa dilakukan dengan melibatkan penegak hukum dalam proses pencalonan.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Yuddy Chrisnandi melalui keterangan tertulis yang dikirimkan dari Kyiv, Ukraina, mengatakan, panitia Musyawarah Nasional (Munas) Golkar semestinya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pencalonan ketua umum. Peran KPK menjadi krusial untuk memberikan informasi terkait para calon yang mendaftar. Informasi tersebut juga bisa menjadi dasar untuk merekomendasikan tokoh yang bisa dipilih agar Golkar mendapatkan pemimpin yang bersih dari kasus korupsi.