DPR Tunggu DIM dari Pemerintah untuk Bahas RUU Kementerian Negara

Istana menegaskan daftar inventarisasi masalah RUU Kementerian Negara masih disusun kementerian terkait.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pimpinan DPR, kiri ke kanan, Rachmat Gobel, Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Muhaimin Iskandar, memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap revisi empat Rancangan Undang-Undang, salah satunya RUU Kementerian Negara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Badan Legislasi mengritik lambatnya pemerintah yang tak kunjung mengirimkan daftar inventarisasi masalah atau DIM atas Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara. Sebab, RUU itu ditargetkan harus rampung sebelum pelantikan presiden-wakil presiden terpilih, Oktober 2024 nanti. Istana menegaskan, DIM masih dalam proses penyusunan oleh kementerian terkait.

Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat presiden (surpres) persetujuan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Senin (8/7/2024). Namun, surpres itu tidak disertai DIM dari pemerintah sehingga bisa dibahas. Kini, DPR telah memasuki masa reses hingga 15 Agustus 2024 dan kembali bersidang pada 16 Agustus 2024.