Mengikuti Tim KPK Menelisik Pungli di Raja Ampat (Bagian 2)

Ditemani Sekda Raja Ampat, Tim KPK saat meninjau pelabuhan Waisai dan lainnya, menemukan berbagai masalah pelayanan.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Kapal Express Bahari sedang bersandar di Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Minggu (7/7/2024). Komisi Pemberantasan Korupsi membantu menyelesaikan persoalan dualisme pengelolaan Pelabuhan Waisai yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah.

Di hari kedua menyisir pungutan resmi yang tak dikelola dengan baik dan maraknya pungutan liar di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (6/7/2024), Ditemani Sekretaris Daerah Raja Ampat Yusuf Salim, Tim KPK meninjau Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat Daya. KPK menemukan berbagai persoalan dalam pengelolaan pariwisata Raja Ampat, selain kewenangan pengelolaan kawasan di pelabuhan, data wisatawan yang tidak sama, juga masih soal pungli.

Persoalan lain yang tak kalah serius ketika KPK memantau Pelabuhan Falaya yang lokasinya berada di kompleks Pelabuhan Waisai. Di gerbang Falaya tertulis sebagai pelabuhan pariwisata. Namun, hingga saat ini, pelabuhan wisata tersebut masih menjadi pelabuhan regional. Hal itu karena adanya tarik-menarik kepemilikan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat.