PDI-P Sebut Implementasi Tapera Tak Sesuai Kondisi Bangsa

Meski ikut sepakati UU Tapera, PDI-P nilai implementasi Tapera tak sesuai konteks karena ekonomi nasional belum pulih.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto seusai peringatan hari lahir Proklamator RI, Soekarno, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai, penerapan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera tidak sesuai konteks ketika diimplementasikan di masyarakat. Kondisi ekonomi nasional masih belum pulih pasca-Pemilu 2024. Selain itu, terdapat banyak penolakan dari masyarakat.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, penerapan undang-undang harus selalu melihat konteks dalam implementasinya. Pemerintah seharusnya melihat kondisi perekonomian rakyat dan ekonomi negara terlebih dahulu.