Pengamat Menilai ”Reshuffle” Kabinet di Ujung Pemerintahan Wariskan Tradisi Buruk

Indonesia tak mengenal sistem pemerintahan transisi. Pergantian penguasa tidak otomatis mengubah kebijakan pemerintahan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo didampingi (kiri ke kanan) Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Polkam Hadi Tjahjanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir dalam buka bersama anggota Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Buka bersama ini adalah buka bersama terakhir Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Indonesia Maju pada periode kedua kepemimpinannya.

JAKARTA, KOMPAS — Kabar terkait perombakan kabinet kembali berembus pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Pengamat menilai bahwa perombakan kabinet di pengujung masa pemerintahan yang tersisa kurang dari enam bulan lagi justru akan mewariskan tradisi buruk.

”(Reshuffle) enggak efektif. Malah beliau (Presiden) mewariskan tradisi buruk. Terkecuali untuk kondisi-kondisi tertentu seperti masalah hukum. Itu pun enggak perlu diganti. Cukup saja jabatan yang ditinggalkan itu dirangkap menteri koordinator,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando, saat dihubungi pada Rabu (1/5/2024).