Lebih dari 50 Persen Indikator Kinerja Prioritas Nasional Pemerintah Tak Tercapai

Sejumlah indikator yang tidak tercapai berkaitan dengan bantuan sosial, pertumbuhan ekspor, dan pelayanan publik.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh di kantor Kemenpan dan RB, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Hasil reviu kinerja pemerintah pada 2023 menunjukkan 50,62 persen atau 41 dari 81 indikator kinerja prioritas nasional tidak tercapai. Hal ini dinilai bertentangan dengan efektivitas rincian hasil prioritas nasional tahun 2022 yang dikategorikan baik. Ketidaksesuaian data diharapkan bisa diperbaiki pada periode berikutnya.

Hal itu terungkap dalam Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) yang direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Laporan itu sudah diterima Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) di kantor Kemenpan dan RB, Jakarta, Rabu (27/3/2024).