Kepercayaan Publik Bergantung pada Ketegasan Penegakan Hukum Pemilu

Mencegah pelanggaran dan kecurangan pemilu menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, penegak hukum dan pengawas pemilu harus bekerja dengan jeli, adil, berani, dan tegas.

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meluncurkan Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Mendorong kepercayaan publik dan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 dinilai memerlukan pengawasan ataupun penegakan hukum atas pelanggaran seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi serta politik identitas.

Dalam peluncuran Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023), Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan tiga isu krusial dalam Pemilu 2024 yang mesti dihindari. Ketiganya adalah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi seputar pemilu; politik identitas; serta politik uang.