Megawati Ingatkan Politik Hati Nurani
Manipulasi hukum yang coba diberantas saat Reformasi 1998, dilihat Megawati Soekarnoputri, kembali muncul di MK baru-baru ini. Imbas dari praktik kekuasaan yang mengabaikan kebenaran hakiki dan politik atas dasar nurani.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato secara daring, Minggu (12/11/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Tiga bulan menjelang Pemilu 2024, dinamika praktik politik nasional dinilai telah mengabaikan kebenaran hakiki yang didasarkan pada hati nurani. Manipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi diduga telah terjadi untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu. Hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang telah mengoreksi pemerintahan otoriter serta berupaya menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato untuk merespons dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2024, khususnya terkait dengan dinamika di Mahkamah Konstitusi (MK) seusai dibacakannya putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).