Perppu Percepatan Pilkada 2024 Akan Diganti Revisi Terbatas UU

Percepatan jadwal Pilkada 2024 dari November 2024 menjadi September 2024 akan diatur bukan lewat perppu. Bentuk hukumnya masih dibahas, tetapi salah satu yang disebut-sebut adalah lewat revisi terbatas UU Pilkada.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Bentuk hukum rencana pengubahan jadwal pemilihan kepala daerah 2024, yakni dari November 2024 menjadi September 2024, masih akan dibahas. Salah satu opsi yang disebut adalah melalui revisi terbatas Undang-Undang Pilkada dan bukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

Demikian informasi yang dihimpun dari sejumlah menteri yang ditanya wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/10/2023). Para menteri tersebut ditemui seusai rapat terkait pilkada yang digelar di Istana Kepresidenan.