KPK: Penegakan Hukum Syahrul Tak Terkait Politik
Jumlah menteri di jajaran kabinet Indonesia maju yang tersangkut kasus rasuah bertambah seiring proses penegakan hukum terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Meski demikian, KPK menyebut tidak terkait politik.
Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi mulai meninggalkan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat (29/9/2023) siang. Sedikitnya ada tujuh kendaraan yang membawa rombongan penyidik dari lembaga antirasuah tersebut. Sejumlah barang seperti koper dan tumpukan dokumen terlihat dimasukkan ke dalam kendaraan.
JAKARTA, KOMPAS - Proses penegakan hukum terhadap pejabat tinggi setingkat menteri bukanlah sesuatu yang baru. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi yang berlatar belakang politik sejak lembaga tersebut berdiri mencapai sekitar 250 anggota DPRD , sebanyak 133 bupati dan walikota. Selain itu, ada 18 gubernur, 83 anggota DPR dan 12 menteri yang berurusan dengan KPK.
Oleh karena itulah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membantah penegakan hukum terhadap Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) berlatar belakang politik. Namun demikian, pihaknya menyadari betul anggapan sebagian masyarakat, karena saat ini merupakan tahun politik menuju pemilu 2024. Karena itu, semua yang dikerjakan KPK akan dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan.