Pentingnya Pembentukan Tim Koneksitas KPK dan TNI

KPK dan TNI diharapkan membentuk tim koneksitas dalam menangani kasus dugaan korupsi di Basarnas. Pengalaman di masa lalu, penanganan kasus korupsi melalui koneksitas terbukti lebih maksimal dalam menegakkan hukum.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para petugas Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI membawa sejumlah dokumen yang dimuat dalam kotak plastik setelah bersama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Badan SAR Nasional (Basarnas), Kemayoran, Jakarta, Jumat (4/8/2023). Puspom TNI dan KPK melakukan penggeledahan Kantor Basarnas terkait kasus suap yang diungkap melalui operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu lalu.

Kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas perlu menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tentara Nasional Indonesia membentuk tim koneksitas untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan sipil dan militer. Penanganan perkara korupsi melalui koneksitas yang sudah berlangsung selama ini, seperti di Kejaksaan Agung, dapat membuat penyidikan berjalan efektif.

Dugaan korupsi di Basarnas yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini ditangani oleh KPK untuk para tersangka yang berasal dari kalangan sipil. Bagi tersangka dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditangani oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Secara teknis masing-masing bekerja sendiri-sendiri dalam menyidik. Namun, adakalanya mereka bersama-sama melakukan penggeledahan seperti yang dilaksanakan di Kantor Basarnas, Jakarta, Jumat (4/8/2023) lalu.