Tanggung Jawab di Pimpinan KPK
Kasus dugaan suap di Basarnas yang diduga melibatkan personel TNI harus ditindaklanjuti secara profesional oleh KPK dan POM TNI. Jangan sampai kasus korupsi tersebut berhenti begitu saja.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak (kedua kiri) dan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsekal Muda Agung Handoko (ketiga kanan) saat menyampaikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023).
JAKARTA, KOMPAS – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengambil tanggung jawab atas polemik yang timbul setelah penetapan personel TNI dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Di sisi lain, kasus yang diduga melibatkan perwira TNI itu harus dipastikan benar-benar dituntaskan.
Menurut mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Jumat (28/7/2023), setiap kasus di KPK adalah tanggung jawab pimpinan KPK. Mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi harus mendapat otorisasi dan persetujuan pimpinan.