Peluncuran MPP Digital di 21 Kabupaten/Kota Diharapkan Tekan Potensi Korupsi
MPP digital juga berperan menekan potensi tindak pidana korupsi selain optimalisasi layanan publik. Hal ini terutama karena pertemuan tatap muka menjadi sangat berkurang.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekan tombol alarm sebagai tanda Soft Launching MPP Digital Nasional di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).
JAKARTA, KOMPAS —Untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meluncurkan Mal Pelayanan Publik atau MPP Digital di 21 kabupaten/kota. MPP Digital yang nantinya akan menjangkau seluruh Tanah Air ini menjadi bagian dari upaya mentransformasi mental birokrasi priayi menjadi birokrasi melayani dalam bingkai demokrasi. Kehadiran MPP Digital juga diyakini bisa menekan potensi korupsi.
Wapres Amin menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan berbasis digital atau digital governance adalah sebuah keniscayaan. ”Kehadirannya mengubah paradigma birokrasi yang kaku, berbelit-belit, dan lambat menjadi pola interaksi yang lebih interaktif, cair, dan cepat antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya pada acara Soft Launching MPP Digital Nasional di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).