Meski Pagu Tak Capai Setengahnya, Kemenhan Ajukan Anggaran Rp 350 Triliun untuk 2024
Meski pagu anggaran yang tersedia tak mencapai setengahnya, Kemenhan ajukan anggaran Rp 350 triliun untuk tahun anggaran 2024. Dengan pagu sebesar itu, diakui sulit bisa mencapai esensi kekuatan minimum alutsista.
Suasana ruang rapat sebelum dimulai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Komisi I DPR RI melakukan rapat kerja (Raker) bersama Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara. Raker ini membahas realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022. Rencana kerja dan anggaran (RKA) serta rencana kerja pemerintah (RKP) Kementerian Pertahanan/TNI untuk 2024 juga menjadi pembahasan dalam raker kali ini.
JAKARTA, KOMPAS — Meski pagu anggaran yang tersedia tak mencapai setengahnya, Kementerian Pertahanan mengajukan anggaran sebesar Rp 350 triliun untuk tahun anggaran 2024. Jumlah itu diperkirakan mencapai tiga kali lipat dari anggaran Kemenhan sebelumnya di tahun 2023. Dengan kondisi itu, pemenuhan kebutuhan pokok minimum alat utama sistem persenjataan atau minimum essential force yang ditargetkan tuntas pada 2024 semakin jauh dari harapan.
Kementerian Pertahanan mengajukan anggaran tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Selain para pimpinan dan anggota Komisi I DPR, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Muhammad Ali, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya A Gustaf Brugman, serta Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Bambang Ismawan.